Foto (ist) Dosma Roha Sijabat,
IPNews. Jakarta. Dosma Roha Sijabat, kuasa hukum ahli waris mendiang Sutopo Sukamdi,salah satu nasabah yang dirugikan,menjadi korban fraud, mendesak Otoritas Jasa keuangan (OJK) menindak tegas PT CGS-CIMB, lantaran diduga melakukan fraud trade confirmation atau menyalahgunakan akun tanpa seijin pihak nasabah. Padahal diduga kuat kesalahan ini diketahui oleh pimpinan PT CGS-CIMB.

Kuasa hukum ahli waris juga pernah bertemu dengan kuasa hukum pihak terkait untuk bernegosiasi,yang menurut Dosma tidak mungkin bernegosiasi karena ini bukan pasar tradisional.”Ini mengenai jasa keuangan.jelasnya.

Kemudian bukti-bukti adanya fraud itu sudah kami lampirkan dalam surat pengaduan kepada OJK yang ditembuskan juga kepada Presiden Joko Widodo dan Kementeriaan Keuangan,”ujar Dosma Roha Sijabat kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa,(23/11/21).

Dosma menuturkan,”kasus ini berawal dari September 2020 hingga April 2021, ada fraud trade confirmation atau menyalahgunakan akun tanpa seijin korban, yang diduga kuat kesalahan ini diketahui oleh pimpinan PT CGS-CIMB, sehingga korban Sutopo Sukamdi melalui ahli warisnya mengalami kerugian berupa pokok, profit dan inmateril mencapai senilai Rp 3 miliar lebih.

Kuasa Hukum ahli waris mendiang Sutopo Sukamdi ini mengaku sudah bertemu dengan pihak OJK terkait laporan adanya dugaan fraud PT CGS-CIMB.

Sayangnya, putusan yang diambil OJK yang diduga dilakukan PT CGS-CIMB ini tidak tegas dan dinilai merugikan korban.

Dosma menyebut ada opsi yang disampaikan OJK kepada mendiang Sutopo Sukamdi melalui ahli warisnya. Pertama, menyelesaikan pengaduan ganti rugi, kedua, memperbaiki mekanisme.

“Sedangkan korban sudah mengalami kerugian pokok, profit dan immaterial yang nilai Rp 3 miliar lebih,” tandas Dosma.

Dia menilai jika keputusan OJK masih abstrak tidak sesuai dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 pasal 30 yang menyatakan, wajib lembaga jasa keuangan harus memberikan ganti kerugian dan OJK wajib memberi perintah atau tindakan tegas.

Selain itu, putusan OJK juga bertentangan dengan intruksi Presiden RI Joko Widodo pada saat pertemuan tahunan industri jasa keuangan pada 15 Januari 2021 yang mengatakan OJK jangan sampai menjadi lembaga yang mandul harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibiltas dan integritas.

“Nyatanya dalam persoalan ini OJK mandul dan tak ubahnya seperti macan ompong,” tandasnya.(Wan).

Bagikan :